Perbandingan Demokrasi Republik Dan Demokrasi Monarki

Monarki & Republik, By. www.slideshare.net

A.  Perbandingan Demokrasi Republik dan Demokrasi Monarki

Demokrasi ialah sebuah paham pemerintahan yang telah berkembang semenjak beberapa kala kemudian oleh bangsa yunani. Secara umum demokrasi ialah sebuah pemerintahan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan secara lengkap demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan yang sanggup mengubah hidup mereka. Demokrasimengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara eksklusif atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi di bagi menjadi dua yaitu demokrasi republik dan demokrasi monarki. Berikut klarifikasi keduanya.

1.  Demokrasi Republik

       Demokrasi republik terjadi di lingkup negara dengan bentuk pemerintahan Republik sepertihalnya Indonesia. Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan jadinya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yanng artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat.

Sistem pemerintahan republik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1.         Republik Absolut

Dalam republik absolut, pemerintahan bersifat diktator. Hukum dimanipulasi sampai mendukung kekuasaannya. Contoh Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa Mussolini, dan Spanyol pada masa Jenderal Franco. Perbedaan utama antara monarki adikara dengan republik adikara ialah bahwa dalam monarki adikara kekuasaan raja diwarisi dari para pendahulunya, sedangkan dalam republik adikara kekuasaan sanggup didapat melalui banyak sekali cara, menyerupai perebutan kekuasaan (perebutan kekuasaan) atau pemilu yang curang.

2.        Republik Konstitusional

Dalam pemerintahan republik konstitusional kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Kedudukan politik sanggup diperebutkan melalui cara-cara yang sah, menyerupai yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang diatur mengenai bagaiman kekuasaan dijalankan, hak, dan kewajiban warga negara, serta aturan-aturan lain dalam kehidupan kenegaraan. Dlam pemerintahan ini, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Contoh Amerika Serikat, dan Republik Indonesia.

3.        Republik Parlementer

Dalam pemerintahan ini, presiden sebagai kepala negara yang tidak aktifmemimpin penyelenggaraan pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang memimpin kabinet. Para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Presiden tidak sanggup diganggu gugat. Presiden mempunyai hak prerogatif, yakni hak yang bersifat

kehormatan sehingga hanya sebagai lambang. Contoh Jerman, Italia, dan India.

            2. Demokrasi Monarki

           Demokrasi Monarki merupakan sebuah demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki. Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan homogen pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, ratu, atau sultan. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam kala ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan kala ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.

Sistem pemerintahan monarki dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1.         Monarki Absolut

Bentuk pemerintahan monarki adikara dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar. Pada sistem monarki adikara ini terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh : Prancis dimana  kekuasaan Louis XIV.

2.        Monarki Konstitusional

Dalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat dibatasi.

3.        Monarki Parlementer

Dalam pemerintahan parlementer kekuasaan tertinggi ditangan perlemen. Jatuh tegaknya pemerintah bergantung pad kepercayaan DPR kepada para menteri. Raja tidak memegang pemerintahan dengan nyata, tetapi  par menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai kiprah masing-masing.